Keberatan di Bidang Kepabeanan

Apa yang dimaksud dengan Keberatan Kepabeanan?

Adakalanya perusahaan yang mengimpor barang dari luar daerah pabean dikenakan tagihan kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari kantor pelabuhan bongkar atau kantor Bea Cukai tempat diselesaikannya kewajiban kepabeanan, dalam bentuk SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean).

SPTNP tersebut pada umumnya diterbitkan ketika perusahaan terkena jalur merah pada saat melakukan customs clearance atas barang impornya. Namun begitu, SPTNP juga dapat diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah barang impor masuk ke gudang perusahaan. Atau lebih tepatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pendaftaran dokumen pabean atau pemberitahuan impor barang (PIB).

Alasan penerbitkan tagihan kepabeanan atau SPTNP tersebut adalah karena berdasarkan penelitian dokumen yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari kantor pelabuhan bongkar, perusahaan dianggap melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan barang (menentukan HS Code) atas barang yang diimpor dan/atau kesalahan dalam mencantumkan nilai pabean dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk.

Apa yang bisa kami lakukan terhadap situasi ini?

Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaan di bawah nya memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Bea Cukai pelabuhan bongkar atau tempat di mana perusahaan menyelesaikan kewajiban kepabeanan atas barang impornya.

Bagaimana PCC dapat membantu kami?

PCC menyediakan layanan asistensi kepada perusahaan untuk proses keberatan atas SPTNP yang diterimanya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

PCC akan mengorganisir pengumpulan bukti-bukti pendukung dalam bentuk data, informasi, dokumen, penyiapan argumentasi dan bantahan serta membuat surat permohonan keberatan.

Tim konsultan kami dapat bertindak baik sebagai pendamping perusahaan atau sebagai kuasa perusahaan dalam proses pengajuan, pembahasan keberatan di Kantor Bea dan Cukai dan pengambilan surat keputusan persetujuan atau penolakannya.